Menko Luhut : Pemerintah Berkomitmen Perkuat Pelatihan Vokasi

By Admin


nusakini.com -  – Jakarta, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja dengan keahlian di bidang-bidang tertentu akan dilakukan pelatihan diberbagai bidang. “Tahun ini kami akan melatih 500 orang di luar negeri dan 1000 di dalam negeri. Mereka akan dilatih di bidang-bidang elektronik, las, heavy truck, kemaritiman dan lainnya. Training ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari Jerman, Cina dan Singapura. Kami juga akan melatih guru-guru pendidikan vokasi ini. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan terutama di luar Jawa, yang selama ini kurang kita perhatikan,” ujar Menko Luhut pada acara buka puasa bersama media di kantornya, Rabu (6/5/2018).

Menurut Menko Luhut kualitas tenaga kerja di bidang teknologi yang membutuhkan keahlian khusus terutama di luar Pulau Jawa saat ini dirasa masih kurang. “Seperti di Morowali, di sana ada 23.000 pegawai dan kira-kira ada 2.600 tenaga kerja dari Tiongkok. Tenaga kerja pendukung di sana kira-kira ada 50 ribu orang yang semuanya orang Indonesia. Jadi dari hampir 80.000 pegawai yang ada di sana itu pegawai asing atau yang dari Tiongkok itu hanya 2.600 orang,” jelas Menko Luhut.

Kini, menurutnya,sudah dibangun Politeknik di Morowali sehingga dapat mengisi atau menggantikan pekerja pekerja asing tersebut. “Sekarang kami sudah mulai merekrut para tenaga kerja untuk menggantikan tenaga kerja asing tersebut, sudah jalan pada tahun ini dan itu kita rekrut dari Manado, Makassar dan juga dari Morowali sendiri akan ada. Tetapi sedihnya yang dari Morowali masih banyak yang belum memenuhi standar, akhirnya kita matrikulasi. Yang ingin saya sampaikan adalah, ternyata pendidikan-pendidikan di beberapa daerah tersebut masih sedikit tertinggal dari daerah lainnya, dan itu yang ingin kita perbaiki” kata Menko Luhut.

Garuda Indonesia 

Menjawab pertanyaan seputar rencara sekitar 1300 pilot maskapai Garuda Indonesia yang akan melakukan mogok kerja pada libur Lebaran, Menko Luhut mengatakan ia akan membantu menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah ini.

“Untuk masalah Garuda kita sudah bentuk satuan Tugas (Task Force) dan itu akan diketuai oleh Saudara Purbaya. yang beranggotakan personel dari Kementerian Perhubungan Kemudian dari BUMN dan kantor Staf Kepresidenan. Garuda dan Asosiasi (pekerja) tidak kita ikutkan, mereka akan kita minta pendapatnya. Ini disepakati oleh kedua belah pihak. Timetablenya, kita sudah mulai dari hari ini, anggal 26 nanti kita kumpulkan semua informasi, minggu pertama bulan Juli akan dibuat kesimpulan. Rekomendasi akan disampaikan kepada MenegBUMN untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira masalahnya hanya masalah komunikasi saja. Saya sudah ketemu Kapten Bintang dari asosiasi pilot dan mereka sudah setuju dengan timetable yang saya usulkan,” jawabnya sambil menjelaskan hal ini sudah dikomunikasikan juga dengan Menteri BUMN. Ditanya mengapa Menko Luhut yang menyelesaikan masalah ini, menurutnya karena masalah transportasi –transportasi udara merupakah ranah Kementerian Perhubungan, sementara Kementerian Perhubungan ada dibawah koordinasi Kemenko Maritim.

Montara

Ketika ditanya tentang perkembangan kasus Montara, Menko Luhut mengatakan saat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand hal ini termasuk dalam topik pembicaraan mereka dan PM Thailand mengatakan mempersilakan Indonesia untuk menyelesaikannya.

“Mungkin yang terbaik, kita undang independent appraiser untuk menilai berapa kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan berapa kompensasi yang harus diberikan kepada nelayan-nelayan yang dirugikan. Sampai saat ini rumput laut tidak bisa tumbuh disana karena kejadian tersebut. Rumput laut adalah sebagian dari mata pencaharian mereka. Sudah terlalu lama hal ini tidak bisa diselesaikan, sudah sembilan tahun,” ujarnya.

Menjawab apakah ada rencana melakukan class action, ia mengatakan saat ini belum ada rencana kesana. “Saya maunya secepat-cepatnya karena sudah terlalu lama. Kalau nggak, proses pengadilan ya jalan terus. Nanti kalau sudah pengadilan memutuskan ya, angkanya bisa melebihi di luar kontrol kita,” katanya.*(p/ma)